Suchergebnisse

Since the implementation of Special Autonomy in Papua, various policies have been implemented by the central government to resolve conflicts in Papua. This policy is carried out through several regulations regarding the acceleration of welfare development in Papua as a way to resolve the Papuan conflict. The method used in this paper is juridical-normative with a conceptual approach to researching library materials using the object of the study of writing in the form of existing libraries. The purpose of this paper is to find out the policies of the Central Government in resolving the Papuan Conflict in Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective). With the results of his research that the Central Government's policy in resolving the Papuan conflict in Indonesia (Papua Special Autonomy Perspective) is to solve the root problems in Papua with a welfare and security development policy under the legal umbrella of the Papua Special Autonomy Law and its derivatives regulations. However, this policy has not had a significant impact on resolving the conflict in Papua because it has not resolved the roots of the conflict that occurred in Papua. So one of the steps that must be taken is to open a space for peaceful dialogue to resolve the conflict thoroughly, thoroughly and with dignity.

Sejak 20 Tahun Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sampai dengan saat ini tidak memberikan dampak secara signifikan bagi pembangunan di Papua. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai akar konflik Papua yang belum kunjung di selesaikan sampai dengan saat ini. Berbagai kebijakan dalam payung hukum otsus Papua dan regulasi berupa Inpres, Perpres, Perdasi, perdasus dan regulasi sectoral diterbitkan dengan model pendekatan Kesejahteraan dan Pendekatan Keamanan. Namun, tetap tidak memberikan dampak khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep kebijakan politik hukum Papua di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Teori L.M. Friedman. Hasil penelitiannya adalah Implementasi Otonomi Khusus Papua dan berbagai kebijakan pembangunan belum optimal mengakselerasi tingkat kesejahteraan khususnya Orang Asli Papua (OAP) di Papua dan belum mampu menyelesaikan konflik di Papua. Ada beberapa masalah utama terkait dengan implementasi kebijakan yang menjadi akar masalah pembangunan Papua, diantaranya : tidaknya grand design pembangunan Papua yang berjangka Panjang dan mengkat komitmen seluruh aktir pembangunan Papua, koordinasi lemah antar aktor pembangunan Papua, khususnya internal pemerintah, inkonsistensi kebijakan akibat kekosongan dan tumpang tindih hukum, Kebijakan Pembangunan Papua masih menerapkan pendekatan top-down, Penyalahgunaan dan tata Kelola anggaran yang buruk.